Foto: Charolin Pebrianti
Pendidikan memiliki determinasi yang tinggi dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Bersama faktor-faktor lainnya pendidikan menjadi katalisator terpenting dalam proses pertumbuhan masyarakat dan bangsa menuju tingkatan yang lebih maju.
Kebijakan pendidikan yang baik tentu dilandasi oleh filosofi, konsep, visi serta misi yang baik pula. Keempat hal mendasar itu harus menempatkan manusia (peserta didik) sebagai subjek proses pendidikan dan pengajaran. Lalu mendasarkan diri pada empat hal di atas secara konsisten akan melahirkan strategi dan kebijaksanaan yang dilaksanakan secara disiplin asas. Sedangkan ruang fleksibel untuk berimprovisasi berada pada aras lapangan yang bersifat lokal dan temporal.
Kita membutuhkan instrumen pendidikan manusia yang lebih komplet dari sekadar sarana pendidikan formal sebagaimana selama ini dimiliki. Infrastruktur pendidikan yang ada di negeri kita masih kesulitan mengelola bakat-bakat khusus yang dimiliki anak-anak usia belajar. Teman-teman kecil satu bakat dengan Deddy Corbuzier tidak semua beruntung menjadi mentalis ternama karena kurangnya sarana dan infrastruktur untuk mengembangkan kemampuannya.
Kebijakan pendidikan yang baik tentu dilandasi oleh filosofi, konsep, visi serta misi yang baik pula. Keempat hal mendasar itu harus menempatkan manusia (peserta didik) sebagai subjek proses pendidikan dan pengajaran. Lalu mendasarkan diri pada empat hal di atas secara konsisten akan melahirkan strategi dan kebijaksanaan yang dilaksanakan secara disiplin asas. Sedangkan ruang fleksibel untuk berimprovisasi berada pada aras lapangan yang bersifat lokal dan temporal.
Kita membutuhkan instrumen pendidikan manusia yang lebih komplet dari sekadar sarana pendidikan formal sebagaimana selama ini dimiliki. Infrastruktur pendidikan yang ada di negeri kita masih kesulitan mengelola bakat-bakat khusus yang dimiliki anak-anak usia belajar. Teman-teman kecil satu bakat dengan Deddy Corbuzier tidak semua beruntung menjadi mentalis ternama karena kurangnya sarana dan infrastruktur untuk mengembangkan kemampuannya.
Pada perkembangannya setelah melewati beragam kebijakan dasar di sektor pendidikan yang saya dapati hanya satu hal yang tetap yakni parameter keberhasilan yang hanya mengacu pada aspek yang bersifat kognitif semata. Sedangkan aspek-aspek lain yang bahkan lebih penting dari sekedar aspek intelektualitas masih sangat ketinggalan dalam perhatian.
Peran Kurikulum
Dalam sejarah kurikulum pengajaran sejak kurikulum 1975 yang saya alami lalu kurikulum 1984 dan seterusnya secara teoritis tampak ada perbedaan (pihak otoritas pendidikan tentu menyebutnya penyempurnaan) ,tetapi hingga yang terakhir sebelum kurikulum terbaru 2013 yakni kurikulum KTSP 2006 substansi praktikalnya tetap menitikberatkan pada aspek kognitif semata.
Sehingga output pendidikan formal Indonesia menghasilkan kualitas manusia yang menurut indeks pembangunan manusia (IPM) keluaran badan dunia UNDP masih tergolong rendah. Menurut laporan 2016, pada 2014 menempati urutan 111 sedangkan pada 2015 peringkat 114 dari 188 negara. Di Asia Tenggara IPM/HDI (Human Development Index) Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia, serta masih di bawah Thailand, Vietnam, dan Filipina. Indonesia hanya cukup berjarak di atas Myanmar, Kamboja, Laos, dan Palestina.
Kemudian pada 2019 Bank Dunia memperkenalkan indeks daya saing ekonomi negara-negara di dunia. Menggunakan parameter Human Capital Index (HCI), Indonesia menempati peringkat ke-87 dari 157 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura, Jepang, Korea Selatan serta masih kalah dengan empat negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina).
Akibat dari rendahnya mutu sumber daya manusia tentu berpengaruh dalam rendahnya daya saing tenaga usia produktif di pasaran tenaga kerja. Lalu secara agregat rendah pula produktivitas nasional yang tercermin dalam lambatnya peningkatan pendapatan kotor nasional (gross domestic bruto). Indikator lain rendahnya mutu sumber daya manusia adalah nihilnya prestasi semua bidang penting baik di tingkat regional lebih-lebih tingkat internasional.
Dalam kehidupan sosial pun masyarakat kita sangat kedodoran untuk mengejar predikat masyarakat yang cerdas, sehat, disiplin dan maju. Kriminalitas masih acap kali terjadi hampir di pelosok negeri, premanisme masih menjadi fenomena biasa terlihat di lingkungan perkotaan, radikalisme atas nama keyakinan dan agama semakin subur merambah hampir semua kalangan. Singkatnya daya tahan masyarakat terhadap penetrasi hal-hal bersifat demagogis masih lemah.
Konstruksi sosial yang terbangun pun tidak cukup kenyal menahan kejutan-kejutan dari dalam dan guncangan-guncangan eksternal. Betapa masyarakat kita masih jauh dikatakan sembuh dari luka perpecahan yang membahayakan keutuhan nasional akibat rivalitas liar dalam Pemilu serentak meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden-Wakil Presiden 2019. Masyarakat kita juga masih lemas dengan serbuan masif narasi dan berita hoax yang merusak mental dan akal sehat.
Dalam sejarah kurikulum pengajaran sejak kurikulum 1975 yang saya alami lalu kurikulum 1984 dan seterusnya secara teoritis tampak ada perbedaan (pihak otoritas pendidikan tentu menyebutnya penyempurnaan) ,tetapi hingga yang terakhir sebelum kurikulum terbaru 2013 yakni kurikulum KTSP 2006 substansi praktikalnya tetap menitikberatkan pada aspek kognitif semata.
Sehingga output pendidikan formal Indonesia menghasilkan kualitas manusia yang menurut indeks pembangunan manusia (IPM) keluaran badan dunia UNDP masih tergolong rendah. Menurut laporan 2016, pada 2014 menempati urutan 111 sedangkan pada 2015 peringkat 114 dari 188 negara. Di Asia Tenggara IPM/HDI (Human Development Index) Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia, serta masih di bawah Thailand, Vietnam, dan Filipina. Indonesia hanya cukup berjarak di atas Myanmar, Kamboja, Laos, dan Palestina.
Kemudian pada 2019 Bank Dunia memperkenalkan indeks daya saing ekonomi negara-negara di dunia. Menggunakan parameter Human Capital Index (HCI), Indonesia menempati peringkat ke-87 dari 157 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura, Jepang, Korea Selatan serta masih kalah dengan empat negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina).
Akibat dari rendahnya mutu sumber daya manusia tentu berpengaruh dalam rendahnya daya saing tenaga usia produktif di pasaran tenaga kerja. Lalu secara agregat rendah pula produktivitas nasional yang tercermin dalam lambatnya peningkatan pendapatan kotor nasional (gross domestic bruto). Indikator lain rendahnya mutu sumber daya manusia adalah nihilnya prestasi semua bidang penting baik di tingkat regional lebih-lebih tingkat internasional.
Dalam kehidupan sosial pun masyarakat kita sangat kedodoran untuk mengejar predikat masyarakat yang cerdas, sehat, disiplin dan maju. Kriminalitas masih acap kali terjadi hampir di pelosok negeri, premanisme masih menjadi fenomena biasa terlihat di lingkungan perkotaan, radikalisme atas nama keyakinan dan agama semakin subur merambah hampir semua kalangan. Singkatnya daya tahan masyarakat terhadap penetrasi hal-hal bersifat demagogis masih lemah.
Konstruksi sosial yang terbangun pun tidak cukup kenyal menahan kejutan-kejutan dari dalam dan guncangan-guncangan eksternal. Betapa masyarakat kita masih jauh dikatakan sembuh dari luka perpecahan yang membahayakan keutuhan nasional akibat rivalitas liar dalam Pemilu serentak meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden-Wakil Presiden 2019. Masyarakat kita juga masih lemas dengan serbuan masif narasi dan berita hoax yang merusak mental dan akal sehat.
Pendidikan Karakter
Corak pendidikan memang menentukan banyak hal dalam mutu sumber daya manusia dan kualitas konstruksi sosial kemasyarakatan. Keduanya menjadi landasan penting kemajuan suatu bangsa. Publik seakan baru tersadarkan bahwa kemampuan kognitif jauh dari mencukupi untuk membangun bangunan masyarakat yang sehat berkemajuan. Banyak bukti tak terbantahkan seiring dengan banyak didapati fenomena yang bersifat anomali.
Salah satu contoh nyata bahwa sebagian pembuat dan penyebar konten-konten menyesatkan sampai fitnah dan berita hoaks adalah kaum terpelajar. Tidak sedikit di antaranya adalah orang terdidik bergelar master dan doktor. Dengan satu contoh itu saja sudah mampu menjelaskan pada khalayak luas bahwa sistem pendidikan di negeri kita ada yang kurang dan ada yang terlewatkan. Selama ini para pemangku kebijakan dan pelaksanaan pendidikan nasional hanya terjebak pada satu aspek kuantitatif dengan mengabaikan banyak aspek yang lain yang bersifat kualitatif.
Celakanya beberapa aspek lain yang terlupakan itu justru merupakan faktor-faktor penting terbangunnya soft skill sebagai landas pacu kemajuan bangsa di segala sektor. Pemberlakuan kurikulum 2013 yang mengedepankan karakter sebagai muatan utamanya sebenarnya membawa berita baik menuju sistem pendidikan yang menempatkan manusia sebagai titik sentralnya. Ekspektasi publik pun melambung dengan harapan adanya pendidikan yang membebaskan peserta didik pada pengembangan dirinya sebagai pribadi seutuhnya.
Jangkauan kurikulum 2013 selain kebutuhan pengenalan dan penanaman nilai-nilai mendasar untuk pengembangan sikap hidup yang baik juga desentralisasi upaya fasilitasi potensi dasar peserta didik, pemindaian kepribadian khasnya serta display peta kecerdasannya sesuai matriks kecerdasan majemuk (multi-intelligences). Amanat kurikulum terbaru ini baik tersurat maupun tersirat menghendaki akomodasi dan apresiasi semua jenis prestasi kuantitatif dan capaian kualitatif siswa. Bahkan ruh dari kurikulum ini sebetulnya lebih menyukai capaian non akademis sesuai kredonya bahwa kurikulum ini intinya adalah penanaman karakter.
Ditilik dari filosofi, visi, misi dan isi kurikulum ini cukup valid sebagai landasan untuk membangun kerangka peningkatan mutu sumber daya manusia secara multi aspek. Lebih besar dari itu, penanaman karakter melalui pengenalan nilai-nilai diyakini akan memberikan andil besar pada penguatan jati diri bangsa. Namun pada sisi penerapan di lapangan menemui kesulitan ditunjukkan dengan banyaknya keluhan dan keberatan para penyelenggara dan pelaku terutama dari para guru kelas dan guru mata pelajaran. Sehingga pada awalnya penerapan kurikulum 2013 sempat menuai kontroversi berkepanjangan.
Sebenarnya tidak menjadi soal dengan hambatan dan benturan dalam penerapan kurikulum baru ke dalam sistem pendidikan nasional karena untuk menggapai kepentingan yang lebih besar tentu lebih banyak dibutuhkan pengorbanan. Menuju jalur yang benar perlu proses dan adaptasi agar tidak terlalu mengguncangkan kemapanan kultur pendidikan hasil penerapan kurikulum-kurikulum sebelumnya.
Corak pendidikan memang menentukan banyak hal dalam mutu sumber daya manusia dan kualitas konstruksi sosial kemasyarakatan. Keduanya menjadi landasan penting kemajuan suatu bangsa. Publik seakan baru tersadarkan bahwa kemampuan kognitif jauh dari mencukupi untuk membangun bangunan masyarakat yang sehat berkemajuan. Banyak bukti tak terbantahkan seiring dengan banyak didapati fenomena yang bersifat anomali.
Salah satu contoh nyata bahwa sebagian pembuat dan penyebar konten-konten menyesatkan sampai fitnah dan berita hoaks adalah kaum terpelajar. Tidak sedikit di antaranya adalah orang terdidik bergelar master dan doktor. Dengan satu contoh itu saja sudah mampu menjelaskan pada khalayak luas bahwa sistem pendidikan di negeri kita ada yang kurang dan ada yang terlewatkan. Selama ini para pemangku kebijakan dan pelaksanaan pendidikan nasional hanya terjebak pada satu aspek kuantitatif dengan mengabaikan banyak aspek yang lain yang bersifat kualitatif.
Celakanya beberapa aspek lain yang terlupakan itu justru merupakan faktor-faktor penting terbangunnya soft skill sebagai landas pacu kemajuan bangsa di segala sektor. Pemberlakuan kurikulum 2013 yang mengedepankan karakter sebagai muatan utamanya sebenarnya membawa berita baik menuju sistem pendidikan yang menempatkan manusia sebagai titik sentralnya. Ekspektasi publik pun melambung dengan harapan adanya pendidikan yang membebaskan peserta didik pada pengembangan dirinya sebagai pribadi seutuhnya.
Jangkauan kurikulum 2013 selain kebutuhan pengenalan dan penanaman nilai-nilai mendasar untuk pengembangan sikap hidup yang baik juga desentralisasi upaya fasilitasi potensi dasar peserta didik, pemindaian kepribadian khasnya serta display peta kecerdasannya sesuai matriks kecerdasan majemuk (multi-intelligences). Amanat kurikulum terbaru ini baik tersurat maupun tersirat menghendaki akomodasi dan apresiasi semua jenis prestasi kuantitatif dan capaian kualitatif siswa. Bahkan ruh dari kurikulum ini sebetulnya lebih menyukai capaian non akademis sesuai kredonya bahwa kurikulum ini intinya adalah penanaman karakter.
Ditilik dari filosofi, visi, misi dan isi kurikulum ini cukup valid sebagai landasan untuk membangun kerangka peningkatan mutu sumber daya manusia secara multi aspek. Lebih besar dari itu, penanaman karakter melalui pengenalan nilai-nilai diyakini akan memberikan andil besar pada penguatan jati diri bangsa. Namun pada sisi penerapan di lapangan menemui kesulitan ditunjukkan dengan banyaknya keluhan dan keberatan para penyelenggara dan pelaku terutama dari para guru kelas dan guru mata pelajaran. Sehingga pada awalnya penerapan kurikulum 2013 sempat menuai kontroversi berkepanjangan.
Sebenarnya tidak menjadi soal dengan hambatan dan benturan dalam penerapan kurikulum baru ke dalam sistem pendidikan nasional karena untuk menggapai kepentingan yang lebih besar tentu lebih banyak dibutuhkan pengorbanan. Menuju jalur yang benar perlu proses dan adaptasi agar tidak terlalu mengguncangkan kemapanan kultur pendidikan hasil penerapan kurikulum-kurikulum sebelumnya.
Konsisten dan Menyeluruh
Semestinya pendidikan berbasis manusia dijalankan secara konsisten dan menyeluruh pada semua fase dan sektor. Jangan kemudian dalam proses pengajaran dan pendidikan ala kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai dengan semangat dasarnya, tetapi pada salah satu tahapan tertentu mengingkarinya. Contoh kasus yang paling jelas adalah saat proses seleksi penerimaan peserta didik baru misalnya, hanya mempertimbangkan satu aspek saja yang paling gampang.
Sudah menjadi kebiasaan di hampir semua unit pendidikan tingkat menengah dan atas, terutama yang berstatus negeri dalam proses seleksi umumnya hanya mempertimbangkan tingginya nilai ujian nasional (UN) yang itu artinya hanya mementingkan aspek kognitif saja. Jarang sekali ditemui tambahan pola seleksi yang mencakup aspek afektif, kinestetik dan kecerdasan sosial-spiritualnya.
Kebiasaan seperti ini jika masih dijalankan terus tentu akan menumpulkan semangat pelaksanaan pendidikan manusia secara utuh. Mengapa? Jelas sekali karena tidak liniernya antara indeks prestasi berdasar parameter nilai-nilai dan karakter dengan insentif terbesar bagi pelajar pada umumnya. Insentif terbesar itu adalah diterimanya sang siswa di sekolah favorit yang bermutu baik setelah lulus dari sekolah tingkat sebelumnya.
Keadaan lebih ironis justru terjadi pada pola seleksi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri. Sejauh yang saya amati, sejak zaman SKALU dekade 1970-an, lalu Perintis dan Sipenmaru era 1980-an, kemudian UMPTN yang dilaksanakan dekade 1990-an, kemudian disusul SPMB era tahun 2000 hinga SNMPTN/SMBPTN di era sekarang tidak ada yang berubah dalam substansi cara penerimaan mahasiswa baru. Amat ketatnya persaingan memperebutkan kursi pendidikan tinggi negeri terkemuka hanya dilakukan dengan ujian tulis pilihan ganda.
Tentu saja penyederhanaan cara seleksi seperti itu untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara telak menggerus makna pendidikan manusia seutuhnya. Akibat logisnya kebanyakan siswa dan para orangtua merasa perlu untuk menambah waktu belajar menyelesaikan soal-soal Ujian Nasional maupun soal-soal ujian seleksi masuk PTN. Tidak sedikit para orangtua yang rela membelanjakan uang puluhan juta bahkan lebih untuk putra-putrinya demi meningkatkan kelihaian menyelesaikan secara cepat soal-soal pilihan ganda SBMPTN. Ironisnya aneka teknik dan metode penyelesaian soal-soal ujian masuk PTN hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar (lebih tepatnya: lembaga bimbingan tes).
Disorientasi kemudian terjadi di tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan adanya keharusan mengikuti perebutan kursi perguruan tinggi negeri. Capaian yang memadahi pada aspek emosional, sosial, dan spiritual dipandang nyaris tidak berguna untuk bekal pertarungan sengit pada momen seleksi masuk universitas-universitas dan institut-institut negeri papan atas. Sehingga tidak heran bila kemudian murid beserta orang tuanya lebih realistis dalam menentukan pilihan langkah.
Kesimpulannya, jalan lapang belum sepenuhnya tersedia untuk pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai dan karakter di semua lini dan tingkatan. Di samping masalah kapasitas para tenaga didik sebagai fasilitator pendidikan karakter sekaligus provider nilai-nilai keutamaan yang belum sepenuhnya siap pakai juga masih banyaknya tebing penghalang perlu secepatnya diselesaikan oleh otoritas tertinggi di bidang pendidikan.
Semestinya pendidikan berbasis manusia dijalankan secara konsisten dan menyeluruh pada semua fase dan sektor. Jangan kemudian dalam proses pengajaran dan pendidikan ala kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai dengan semangat dasarnya, tetapi pada salah satu tahapan tertentu mengingkarinya. Contoh kasus yang paling jelas adalah saat proses seleksi penerimaan peserta didik baru misalnya, hanya mempertimbangkan satu aspek saja yang paling gampang.
Sudah menjadi kebiasaan di hampir semua unit pendidikan tingkat menengah dan atas, terutama yang berstatus negeri dalam proses seleksi umumnya hanya mempertimbangkan tingginya nilai ujian nasional (UN) yang itu artinya hanya mementingkan aspek kognitif saja. Jarang sekali ditemui tambahan pola seleksi yang mencakup aspek afektif, kinestetik dan kecerdasan sosial-spiritualnya.
Kebiasaan seperti ini jika masih dijalankan terus tentu akan menumpulkan semangat pelaksanaan pendidikan manusia secara utuh. Mengapa? Jelas sekali karena tidak liniernya antara indeks prestasi berdasar parameter nilai-nilai dan karakter dengan insentif terbesar bagi pelajar pada umumnya. Insentif terbesar itu adalah diterimanya sang siswa di sekolah favorit yang bermutu baik setelah lulus dari sekolah tingkat sebelumnya.
Keadaan lebih ironis justru terjadi pada pola seleksi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri. Sejauh yang saya amati, sejak zaman SKALU dekade 1970-an, lalu Perintis dan Sipenmaru era 1980-an, kemudian UMPTN yang dilaksanakan dekade 1990-an, kemudian disusul SPMB era tahun 2000 hinga SNMPTN/SMBPTN di era sekarang tidak ada yang berubah dalam substansi cara penerimaan mahasiswa baru. Amat ketatnya persaingan memperebutkan kursi pendidikan tinggi negeri terkemuka hanya dilakukan dengan ujian tulis pilihan ganda.
Tentu saja penyederhanaan cara seleksi seperti itu untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara telak menggerus makna pendidikan manusia seutuhnya. Akibat logisnya kebanyakan siswa dan para orangtua merasa perlu untuk menambah waktu belajar menyelesaikan soal-soal Ujian Nasional maupun soal-soal ujian seleksi masuk PTN. Tidak sedikit para orangtua yang rela membelanjakan uang puluhan juta bahkan lebih untuk putra-putrinya demi meningkatkan kelihaian menyelesaikan secara cepat soal-soal pilihan ganda SBMPTN. Ironisnya aneka teknik dan metode penyelesaian soal-soal ujian masuk PTN hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar (lebih tepatnya: lembaga bimbingan tes).
Disorientasi kemudian terjadi di tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan adanya keharusan mengikuti perebutan kursi perguruan tinggi negeri. Capaian yang memadahi pada aspek emosional, sosial, dan spiritual dipandang nyaris tidak berguna untuk bekal pertarungan sengit pada momen seleksi masuk universitas-universitas dan institut-institut negeri papan atas. Sehingga tidak heran bila kemudian murid beserta orang tuanya lebih realistis dalam menentukan pilihan langkah.
Kesimpulannya, jalan lapang belum sepenuhnya tersedia untuk pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai dan karakter di semua lini dan tingkatan. Di samping masalah kapasitas para tenaga didik sebagai fasilitator pendidikan karakter sekaligus provider nilai-nilai keutamaan yang belum sepenuhnya siap pakai juga masih banyaknya tebing penghalang perlu secepatnya diselesaikan oleh otoritas tertinggi di bidang pendidikan.
