Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)Awal tahun ini anak saya ikut pesantren kilat yang merupakan kegiatan wajib di sekolahnya. Pulang dari acara itu ia bercerita bahwa ada pembina dalam acara itu yang mengajak anak-anak untuk meneriakkan yel-yel ganti presiden. Dua anak saya yang lain yang belajar di sekolah yang berbeda menceritakan hal senada, yaitu perilaku guru mereka yang sarat muatan politik. "Di kelas, dalam pelajaran, dia sering ngomong politik, menunjukkan sikap tidak suka pada Presiden," lapor mereka.
Ini bukan suatu kebetulan, bukan khas sekolah anak-anak saya. Kasus seperti ini cukup banyak. Banyak guru yang secara terang-terangan mengkampanyekan preferensi politik mereka di ruang kelas. Tidak sedikit dari mereka yang menyebarkan informasi palsu sebagai pelengkap preferensi politik tadi.
Yang lebih parah masih ada, yaitu pengasuh pondok pesantren yang memberi instruksi kepada para santri untuk memilih pasangan calon tertentu. Pesantren, sama seperti sekolah, adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya steril dari kegiatan politik praktis.
Bagi saya ini masalah yang sangat serius. Entah bagi pemerintah. Ini bukan soal kita mendukung siapa dalam pemilihan presiden. Sama sekali bukan soal kita mendukung atau anti pada petahana. Ini soal kepatutan. Pendidikan seharusnya mengajarkan hal-hal yang patut. Juga memberikan panduan untuk membedakan mana yang patut dan yang tidak. Guru-guru dan pengelola lembaga pendidikan yang saya sebut tadi sudah menunjukkan sikap tidak patut.
Politik praktis di ruang kelas jelas tidak patut. Bagi guru yang berstatus ASN tindakan itu sekaligus merupakan pelanggaran peraturan. Guru yang melanggar peraturan, disaksikan oleh murid-muridnya, jelas merupakan hal yang tidak boleh ada di sekolah. Tapi hal-hal semacam ini terjadi dalam skala yang luas.
Parahnya, banyak dari guru tersebut yang tidak menganggap tindakan mereka itu salah. Mereka merasa benar. Bahkan mereka merasa itu adalah kewajiban. Itu adalah bagian dari perjuangan mereka. Mereka pun mengajarkan hal itu kepada murid-murid, bahwa ini perjuangan, kebenaran yang harus ditegakkan. Guru yang salah, mengajarkan kesalahan kepada murid-murid.
Apa yang seharusnya diajarkan para guru soal politik? Mereka seharusnya mengajarkan bagaimana sistem politik bekerja. Di bagian itu sebenarnya para guru bisa sangat kritis. Banyak ketimpangan yang terjadi dalam sistem politik kita, termasuk yang dilakukan oleh penguasa. Hal-hal semacam itu bisa disampaikan, tapi dalam bingkai pendidikan politik, yaitu untuk memberi pemahaman tentang sistem politik, berikut keunggulan dan kelemahannya.
Hal lain, sangat penting pula untuk mengajarkan bahwa berbeda dalam pilihan politik itu boleh dan wajar. Ajarkanlah untuk berbeda pilihan secara sehat. Ajarkan pula cara memahami dasar pemikiran orang saat membuat pilihan, sehingga ia sampai pada pilihan yang berbeda. Lalu ajarkan untuk menghormati perbedaan itu. Inilah yang seharusnya terjadi di ruang kelas.
Politik haruslah dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan bernegara. Ada hal yang sangat penting di situ, yaitu tujuannya untuk membangun dan menjalankan negara. Politik seharusnya tidak membuat warga negara berpecah belah. Prinsipnya adalah dengan menghormati perbedaan. Sejak awal didirikan, negara ini memang sudah terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda.
Bagaimana pemerintah bersikap terhadap soal ini? Saya khawatir ini dianggap soal kecil saja. Sama seperti berbagai ketidakpatutan lain yang dipraktikkan oleh para guru, dan dianggap kecil oleh pemerintah. Lama-lama sekolah-sekolah kita dipenuhi oleh tumpukan ketidakpatutan.
Menurut saya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan perlu secara khusus untuk mendinginkan suasana, lalu mendidik ulang para guru soal makna politik. Mereka harus diberi pemahaman tentang bagaimana seharusnya politik disikapi. Jangan biarkan situasi ini berlanjut dan berkembang menjadi lebih parah.
sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4537483/kegilaan-politik-di-ruang-kelas
